|    English   |   Jawa   |   Indonesia   |  (beta version)

Informasi

Aduan dan Keluhan silahkan kirim SMS ke 0856 0096 6000 Aduan dan Keluhan silahkan kirim SMS ke 0856 0096 6000 Visi BKN : Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Aduan dan Keluhan silahkan kirim SMS ke 0856 0096 6000 Segala Pengurusan Kepegawaian Tidak Dipungut Biaya Apapun...; Bagi peserta SIMULASI CAT yang sudah terdaftar akan tetapi belum mencetak Kartu Peserta, Silakan klik SIMULASI TES CAT Melayani dengan Peduli, Iklas dan Bertanggungjawab ... ;
Jumat, 27 September 2013 - 07:03:45 WIB
TAHUN 2014, JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DIBERLAKUKAN
Diposting oleh : ridlowi
Kategori: Kepegawaian - Dibaca: 758 kali

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam operasionalnya, JKN akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang selama ini bernama PT. ASKES.

Untuk mendukung hal tersebut, PT. ASKES kini tengah gencar melakukan kegiatan sosialisasi terkait Sistem Jaminan Kesehatan Nasional tersebut salah satunya di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Acara sosialisasi BPJS Kesehatan ini dilaksanakan pada Rabu (25/09) di ruang Aula Kanreg I BKN dengan dibuka oleh Kabag Umum Heru Purwaka, yang diikuti para perwakilan pegawai.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan ini merupakan metamorfosa dari PT. ASKES, yang merupakan lembaga satu-satunya yang diberi mandat untuk melakasanakan sistem jaminan kesehatan yang akan beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014. Dengan adanya BPJS Kesehatan ini, maka kehadiran sistem jaminan kesehatan lainnya (seperti Jaskesmas, Jamkesda, dll) akan dihapus dan dikendalikan langsung oleh BPJS Kesehatan.

Para peserta jaminan Kesehatan akan membayar iuran (premi) Jaminan Kesehatan berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja atau Pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Iuran jaminan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatannya akan dibayar oleh Pemerintah. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta  pekerja penerima upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan iuran  jaminan kesehatan  bagi peserta bukan pekerja akan dibayar oleh pekerja yang bersangkutan.

Untuk kepesertaan  Jaminan Kesehatan, nantinya akan dibagi dalam dua kelompok yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Sedangkan peserta non-PBI, terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.

Untuk menjadi peserta  Jaminan Kesehatan Nasional para  penerima upah atau karyawan akan didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS. Pengaturan pembayaran premi, pekerja menanggung dua persen dari penghasilannya per bulan, dan sisa tiga persen ditutupi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan  untuk non-penerima upah, mereka mendaftarkan diri mereka ke BPJS kesehatan cabang terdekat untuk mendapat perlindungan kesehatan untuk keluarganya.

Manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional bersifat pelayanan kesehatan  perorangan yakni  layanan promotif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai indikasi medis yang diperlukan.  Sedangkan, pelayanan kesehatan yang akan diberikan meliputi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, dan Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatahn RI. (Rdl)